JAKARTA - Indonesia kembali menyuarakan sikap tegasnya terhadap perkembangan terbaru konflik di Gaza, setelah muncul rencana Israel untuk memperluas kendali militer hingga sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mengecam keras rencana tersebut dan menegaskan bahwa langkah itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum internasional serta berpotensi memperparah krisis kemanusiaan yang sudah sangat serius di Gaza Strip.

Menurut pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Indonesia menilai rencana perluasan kontrol ini sebagai bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya perdamaian dan semakin menjauhkan solusi politik yang adil bagi kedua pihak.

Rencana tersebut sebelumnya dikaitkan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengklaim bahwa Israel telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan berencana memperluasnya hingga 70 persen. Indonesia menilai klaim dan rencana itu harus menjadi perhatian serius komunitas internasional karena menyangkut status wilayah dan keselamatan warga sipil.

Indonesia juga kembali menegaskan posisi konsisten yang selama ini dipegang dalam politik luar negeri, yaitu menolak segala bentuk pendudukan atau pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Pemerintah RI menekankan bahwa satu-satunya jalan keluar yang adil dan berkelanjutan adalah penyelesaian melalui konsep solusi dua negara (two-state solution), yang menjamin kemerdekaan Palestina dan keamanan Israel secara bersamaan.

Selain mengecam, Indonesia juga mendorong agar komunitas internasional, termasuk negara-negara besar dan organisasi multilateral, tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi mengambil langkah konkret untuk menghentikan perluasan pendudukan tersebut dan membuka kembali ruang dialog damai.

Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia menilai perhatian dunia terhadap Palestina sempat tergeser oleh dinamika konflik lain di kawasan, sehingga diperlukan dorongan bersama untuk mengembalikan fokus pada krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan bahwa rencana penguasaan 70 persen Gaza tersebut tidak termasuk dalam kerangka rencana perdamaian yang sebelumnya pernah diusulkan. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tingkat internasional terkait arah kebijakan di kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa perbedaan sikap antarnegara besar ini justru menunjukkan pentingnya diplomasi multilateral yang lebih kuat agar konflik tidak semakin meluas dan situasi kemanusiaan tidak semakin memburuk.